Langkah ini sejalan dengan amanat Presiden untuk mengaktivasi 200 desa kreatif, menghidupkan creative hub di daerah, dan mendorong inisiatif “Creative by Indonesia”. Pemerataan industri kreatif ini membuka ruang tumbuh yang lebih luas bagi talenta film Indonesia, dari sineas di kota besar hingga komunitas film di daerah.
Pertemuan itu membahas sejumlah isu penting di antaranya pengembangan SDM dan akses data, pemberantasan pembajakan, serta perluasan akses layar. Kondisi saat ini baru sekitar separuh film yang lulus sensor bisa tayang di bioskop.
“Tantangan industri film kita masih banyak, dan kami tidak menutup mata soal itu,” kata Fauzan Zidni, Ketua Umum BPI dalam keterangan yang diterima redaksi. “Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah.
Fauzan menyebut BPI siap bekerja, bertahap, bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia.
Bagi BPI kesepakatan ini menjadi titik awal dan sangat mengapresiasi atas keterbukaan Kemen Ekraf dan berkomitmen menjaga komunikasi yang berkelanjutan demi ekosistem film yang sehat, adil, dan berdaya saing. Sebagai tindak lanjut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) kolaborasi beserta timeline eksekusi. (bat)
