Sementara itu, pengelola bioskop memiliki kewenangan dalam aspek operasional, distribusi, dan penjadwalan pemutaran film sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi BPI dan Kemenekraf Siap Dorong Industri Film Indonesia Semakin Kuat
Untuk memperkaya perspektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, PERFIMA mengusulkan agar pada pertemuan lanjutan turut dihadirkan para pengusaha bioskop, asosiasi perfilman, distributor, komunitas film, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pengembangan industri perfilman nasional.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti pentingnya pengembangan layar-layar alternatif sebagai solusi atas keterbatasan ruang tayang bagi film nasional. Tanpa kecuali – khususnya – karya sineas daerah, film independen, film dokumenter, dan film bertema kebudayaan.
Pengembangan bioskop komunitas, ruang pertunjukan budaya, kampus, gedung kesenian daerah, hingga platform digital dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap karya perfilman Indonesia.
Ketua LSF RI, Dr. Naswardi, menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, berbagai gagasan yang telah dibahas perlu segera diwujudkan dalam bentuk program kerja dan aksi nyata. Tentunya hal ini nantinya juga dapat memberikan dampak langsung bagi kemajuan perfilman Indonesia.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, media, komunitas, dan pengelola bioskop, diharapkan industri perfilman Indonesia semakin berkembang, kompetitif, dan mampu menjadi salah satu pilar penting ekonomi kreatif nasional.
Tentang PERFIMA
Persatuan Film, Musik, dan Media (PERFIMA) merupakan organisasi yang menghimpun para pelaku industri film, musik, media, dan ekonomi kreatif Indonesia untuk mendorong pengembangan ekosistem kreatif yang berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing global.(Q2/***)
