POJOKSINEMA – Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 bukan sekadar kegiatan komunitas film, melainkan bisa dibaca sebagai titik temu antara desa wisata, ekonomi kreatif, literasi visual, kebudayaan, teknologi, dan pembangunan desa.
Perfilman jangan lagi dipandang sebagai industri yang hanya lahir di Jakarta atau kota besar. Desa justru dapat menjadi ruang produksi, ruang cerita, ruang ekonomi, sekaligus ruang pendidikan sinema.
Ada sesuatu yang menarik dari Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 di Desa Karang, terutama ketika tema yang diusung adalah “Dunung-Gunung-Lumbung.”
Di balik tiga kata itu tersimpan sebuah gagasan besar: desa bukan sekadar tempat tinggal, bukan sekadar destinasi wisata, dan bukan pula sekadar latar belakang sebuah cerita. Desa adalah sumber pengetahuan, kebudayaan, kreativitas, bahkan sumber ekonomi baru.
Selama ini kita terlalu sering membicarakan perfilman Indonesia dari perspektif kota. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya seolah menjadi pusat produksi, sementara desa ditempatkan sebagai objek yang difilmkan.
Desa digambarkan, dijadikan lokasi dan latar.Tetapi siapa yang bercerita tentang desa?
Pertanyaan itulah yang justru menjadi penting dalam Jambore Nasional Perfilman Desa 2026. Ketika komunitas film Desa Karang berkolaborasi dengan Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kementerian Desa dan PDT, serta mendapatkan dukungan dari Sony, Axioo, Badan Perfilman Indonesia, LSF, BRIN dan berbagai pihak lainnya, sesungguhnya sedang terjadi sebuah perubahan perspektif. Desa mulai diposisikan sebagai subjek, bukan objek.
Kehadiran Fajar Tri Suptapto dari Badan Pengembangan Informasi Desa, Dimpasma Sihombing selaku Direktur PPSBK Kemendesa PDT, Hairus Salim dari LSF, Kepala Desa Karang Dwi Purwoto, serta Adisurya Abdy yang mewakili Badan Perfilman Indonesia, menunjukkan bahwa film desa tidak bisa lagi dilihat sebagai kegiatan kecil komunitas semata.
Ia memiliki dimensi kebijakan. kebudayaan. pendidikan. Dan yang tidak kalah penting: ia memiliki dimensi ekonomi.
Peserta yang datang dari Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sumbawa, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat hingga perguruan tinggi memperlihatkan bahwa gagasan perfilman desa sebenarnya tidak mengenal batas geografis.
Indonesia mempunyai ribuan desa. Dan setiap desa mempunyai cerita. Masalahnya, selama ini cerita-cerita itu lebih sering hilang bersama orang-orang yang mengalaminya. Tradisi lisan tidak terdokumentasikan.
Permainan rakyat menghilang. Sejarah desa hanya tersimpan dalam ingatan para sesepuh. Kuliner lokal hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Lanskap alam berubah sebelum sempat direkam. Bahkan banyak tokoh desa yang meninggal tanpa pernah meninggalkan rekaman tentang perjalanan hidupnya.
Di sinilah film dan media visual memperoleh relevansinya.
Kamera bukan hanya alat membuat film. Kamera dapat menjadi alat untuk menyimpan ingatan sebuah desa. Karena itu, literasi visual di desa seharusnya tidak berhenti pada kemampuan menggunakan kamera, telepon seluler atau aplikasi editing.
Literasi visual harus naik kelas menjadi kemampuan untuk membaca realitas, memilih cerita, memahami etika, menjaga identitas budaya, dan mengubah potensi lokal menjadi karya yang mempunyai nilai sosial sekaligus ekonomi.
Inilah yang membuat konsep Perfilman Desa menjadi penting.
Desa wisata selama ini banyak menjual keindahan tempat. Tetapi desa yang mempunyai kemampuan memproduksi cerita dapat menjual sesuatu yang jauh lebih kuat: pengalaman dan identitas.
Wisatawan mungkin datang karena gunung, sawah, sungai atau kuliner. Tetapi cerita membuat mereka mengingat.
Sebuah film pendek tentang kehidupan petani, dokumenter tentang sejarah desa, film fiksi yang lahir dari legenda setempat, video promosi desa wisata, dokumentasi ritual budaya, hingga konten kreatif yang dibuat oleh anak-anak desa, semuanya dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif.
Dengan demikian, tema “Lumbung” memperoleh makna baru. Lumbung tidak hanya menyimpan padi tapi juga cerita.
